MENGUAK MEGA KORVPSI DESA ADAT BALI
#bali #korupsi #desaadat #desa
Lembaga Perkreditan Desa (LPD) adat di Bali telah berulang kali mengalami penyelewengan, dan beberapa LPD terancam kolaps. Kasus-kasus korupsi di LPD Desa Adat Bali, antara lain:
" LPD Desa Adat Mundeh "
Dua orang terdakwa melakukan modus peminjaman uang LPD sebesar Rp 3,2 miliar dengan jaminan fiktif yang tidak jelas surat jaminannya, yang berlangsung dari 2018 sampai 2020. Perbuatan kedua terdakwa menimbulkan kerugian lebih dari Rp 1,7 miliar.
" LPD Desa Adat Gulingan "
Kasus korupsi senilai Rp 30,9 miliar yang menyeret mantan Ketua LPD I Ketut Rai Darta segera disidang.
" LPD Desa Adat Sangeh "
Kasus korupsi Rp130 miliar. Mantan Ketua LPD Agus yang dibantu beberapa pengurus dan karyawan LPD Sangeh melakukan modus dengan membuat kredit fiktif di LPD Sangeh, yang berlangsung dalam kurun 2016 hingga 2020, dan menimbulkan kerugian yang ditimbulkan mencapai Rp 57,2 miliar lebih.
mega korupsi
mega korupsi di indonesia
mega korupsi 271 t
mega korupsi 271
mega korupsi timah
mega korupsi malaysia
mega korupsi indonesia
mega korupsi 78 triliun
mega korupsi suami sandra dewi
kasus mega korupsi
kasus mega korupsi timah
mega mega apa yang korupsi
filter mega mega apa yang korupsi
mega korupsi bangka belitung
berita mega korupsi terbaru
mega korupsi timah bangka belitung
cnbc sri mulyani
cm house kp
mega korupsi terbesar di dunia
mega korupsi terbesar di indonesia
kasus mega korupsi 271 t
kasus mega korupsi 271 triliun
news 19 network
mega korupsi pt timah
mega korupsi terbaru
mega korupsi 271 triliun
metro kontroversi
voa bd
visualpolitik bangladesh
mega pdip
zuma korupsi
6 ki news
central employees da news
Sebaiknya pemerintah harus turun tangan melalui OJK utk melakukan audit secara menyeluruh kpd LPD - LPD se Prop Bali, utk memilih dan memilah mana LPD yg sakit dan LPD yg sehat. Dan seharusnya para pengurus yg sdh lama bekerja harus di gulir, apalagi yg terindikasi korupsi atau menggelapkan uang masy agar di proses dan di sita aset - aset mereka. Bila tdk bisa di lakukan baiknya di bubarkan saja LPD utk sementara menunggu kebijakan Pemda Pro Bali yang baru.
Sangat setuju .
Benar sekali....hampir sebagian besar oknum bendesa dan ketua lpd korupsi....terutama di desa kami....hampir selama bertahun tahun tdk pernah ada pertanggung jawaban baik uang desa adat maupun lpd....kami sbg krama sama sekali tdk pernah tau ...berapa dpt ua g dr pemerintah dan berapa keuntungan lpd sama 6:50 sekali kami tdk pernah tau....semoga dr lembaga hukum atau pihak terkait bisa mengaudit lpd dan uang desa adat di desa kami....mohon ba tuannya dr admin yg menayangkan konten ini....saya siap megaasi data2 yg dibutuhkan.....bahkan dlm paruman adat tdk pernah sama sekali ada pertanggu gjawaban masalah keuangan dana adat....
Ini...jayaknya tongglang terlibat
Maaf ya tdk semua LPD dan Desa Adat yg begini .....yg penting sesuai aturan dan ketransparanan pengurus dg krama selaku pemilik LPD serta peran BP ( badan pengawas ) hrs optimal....awig2 dan perarem musti ditegakkan.....LPD di Ds kami astungkara rahayu.
Semua lembaga Keuangan apapun namanya, adat kah , koprasikah , lembaga finance lah, BPR lah bank umum lah, tdk akan lepas dan bebas dari risiko kredit macet. Penyebabnya dua hal penting : risiko eksternal , dan internal. Yg eksternal. Ada jaminannya ( agunan) ,, yg internal ada penyalah gunakan wewenang oleh pengelolanya.
Mantap tolong berita ini terus di tayangkan masyarakat banyak yg jadi korban
Sangat perlu dievaluasi ulang ttg Perda dan Pergub ttg LPD, sbg milik desa adat, akhirnya nama desa adat yg kena getahnya ulah permainan oknum LPD, mungkin saja dri sistem regulasi yg ada. Sebagai krama Bali jangan terlalu berprasangka negatif dg LPD ini, bila desa adat diberikan tulisan dg laba tinggi semua krama desa bangga, sdgkan dibalik itu bisa saja ada rekayasa laporan yg dibuat seperti itu, disinilah peran PENGAWAS INTERN LPD SESUAI PERDA PERGUB HRS DITINJAU ULANG, kenapa persyaratan pengawas intern ini sangat perlu diperketat, termasuk desa adat semestinya ada Lembaga Panureksa Desa Adat sbg pengawas berlapis dlm suatu desa adat, disinilah fungsi Bandesa Adat yg jg sbg Ketua Pengawas semestinya paham ttg keuangan desa adat, nyatanya banyak yg tdk mengerti semoga sgr ditinjau aturan ttg LPD ini
Sy stujiu dgn ada pemeriksaan scr berkala dr dinas yg terjait dr pemprop Bali gitu.sbb skr banyak laporan yg bisa di buat buat mengembirakan masy. Tp nyatanya tdk bgt sebenar nya. Tl dinas terkait sbb sy yakin badan pengawas desa tdk pahambetul tentang masalah manegemet keuangan LPD. maaf ini perlu berlanjut. Sbb bisa membantu perekonomian masy desa. Yg jls pengawasan berlapis lapis hrs ada. Dan pengecekannya scr rutin dan benar scr jujur gitu. Sbb banyak masy yg menyimpan dananya di LPD.Kalo bangkrut Lpd nya bisa aja terjadi gejolak di masyakat gitu pak. Trimakasih
Di desa adat saya pernah terjadi LPD bangkrut, Aset kepala LPD di sita dan di jual untuk ngembalikan kerugian LPD.
Tangkap semua ketua2nya, miskinkan dan penjarakan, untuk saudara2ku di Bali jangan deposito di LPD, kalau minjam silahkan se-banyak2nya.
Dr sekian banyak kasus,,blm satupun sy dengar d vonis setimpal,,banyak yg lolos juga dr jeratan hukum,,melapor juga percuma,,bayar k pihak hukum uud,,bukankah kalian di gaji negara dengan uang rakyat??
pinjam bunga gede 2%
😊 UN
Stuju
Krn lemahnya pengawasan dan pengawasan biasannya dr. Keliang desa itu sediri di jdikan pengawasan
Usut tuntas jangan biarkan pelaku penyelewengan dana LPD, kasihan deposan mereka butuh uangnya kembali.
Di Bali se-bagian besar LPD sampun KOLEP , sapunapi oknum Bendesa yg bertanggung jwb ikut serta maen serong dgn oknum karyawan LPD itu sendiri yg kami ketahui...tks.
Saya juga kena
@@nyomanjamin3201h BHI oi😢
Usut tuntas kasian masyarakat banting tulang kerja ntuk koruptor sungguh tdk manusiawi😢😢😢
Bukan kerugian negara pak de secara tidak langsung, pis rakyat Bali hilang caplok oknum pengurus
Niki merupakan pelajaran bagi lpd2 yang ada di bali agar selalu berhati hati mengelola, menjaga keberadaan lpd agar tetap dipercayai oleh krama adat, untuk sementara lpd di desa adat kami sangat baik .
Bubarkan LPD bermasalah, jangan sampai hidup tak sehat mati tak segan, nanti jadi milik kelompok, uang nasabah akan hilang segala jalan sulit menempuh keadilan,
Uang krama 9,2 M lebih di LPD Desa Lembongan juga digarong oleh pengurus LPD
Di audit independen supaya tdk ada kong kalikong kepentingan kelompok atau kepentingan politik
Sebaiknya pemerintah melakukan audit LPD di masing masing desa di Bali.
Ksian masyarakat yg jdi korban
Sungguh miris, mohon pemerintah turut menyelesaikan masalah agar masyarakat tidak dirugikan
LPD titiang, desa tuwed, melaya, jembrana bangkrut masih 😭🤯🤯🤯
PENGELOLAAN YG TIDAK PROFESIONAL MUNGKIN SUMBER DAYA MANUSIANYA YG KURANG MEMADAI. KALAU SUDAH BERMASALAH HARUS DIPROSES HUKUM
Ayo up terus beritanya
Semoga Penegak hukum dapat meneggakan hukum setegak tegaknya, LPDnya di audit dengan baik
Di audit dgn terbuka...biar jelas...tangkap,miskinkan (sita asetnya untuk mengembalikan uang yg diambilnya)..penjarakan.
Yg tanggung jawab adalah Pengawas , dan Manajer nya yg tanggung jawab.
Kepala LPD HARUS BERTANGGUNG JAWAB KRN ITU UANG MASYERAKATNYA SENDIRI. KANTORNYA SAJA KOSONG TIDAK ADA PEGAWAINYA GMN NGURUS UANG ?
oknum orang Bali sudah berani melawan KARMA...
Pas , jaman kali yuga
Waspadai juga semua pengurus dan pengawasannya
KPK harap turun tangan, audit BPD dan koperasi di Bali.
Tidak bisa bos,,, LPD bukan lembaga negara. paling maksimal pasal penggelapan.
Semoga bisa tercerahkan dan ada titik terang agar lebih maju di desa
Tidak semua jagn di generalisir.. sebagian besar LPD sangat dibutuhkan masyarakat Bali
Lambat laun akan kiok jika tak ada penjamin uang nasabah,
Harus tindak cepat bayak terjadi di daerah buleleng
REPOT KLU GINI JADINYA...COBA CEK SEMUA LPD YG ADA DI BALI..PAK
Setuju diaudit semua Krn mengelola uang besar tidaklah mudah, butuh sumber daya manusia yg memadai dan profesional contoh asabri , asuransi jiwa sraya dan asuransi bumi putra saja bermasalah. LPD ?
Yakin semua orang setuju harus semua di cek waspada masyarakat bali
Begitu pentingnya fungsi sertif buat pengurus lpd, apalagi lpd yg mampu tembus keuntungannya 1m/tahun. Begitu pula dengan fungsi pengawas. Lpd bukan bank, lpd juga bukan sembarang lembaga keuangan, dibalik persaingan dunia keuangan lpd merupakan aset desa, sudah semestinya desa berdiri penuh dalam fungsi pengawasan, jangan biarkan pihak asing justru mudah masuk ke internal lpd dan merusak sistem yg telah dirancang desa itu sendiri. Kembalikan lpd ke marwah sebagai aset desa yg tunduk pada awig awig desa setempat.
Waspada dengan managemen mengelola lembaga jasa keuangan Desa Adat harus profesional dan lebih hati" isu yg merusak operasional LPD, Prajuru Desa harus mawas bersama Badan Pengawas lakukan Aturan yg jujur,....!!!!👍
Dulu orang 2 takut sama dosa sekarang dilibas demi kehidupan yh oke
Jadi yg menyalah gunakan kewenangan sanksinya di berhentikan klo terbukti hrs kembalikan dana yg di curinya., dan sanksi pidana.
kayaknya dikembalikan atau perampasan belum bisa diterapakn bli,kalo dari saya sangat setuju sih perampasan tsb...
Mental pengurus LPD yg jahat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dgn memanfaatkan kedudukan . Proses hukum dan sita aset oknum yg menyelewengkan posisinya.
Risiko internal tdak ada jaminan kecuali akan mengurang besaran modal lembaga keuangan itu.
LPD, terlalu berani ambil risiko.
Pengurus LPD yang tidak sehat sudah tidak percaya hukum karma ,tidak ada lagi jiwa mengabdi /ngayah rata2 punya ilmu ke batinan .
Teteh karma ye
Astungkara di desa kami LPD baik baik saja 🙏
Belum😂😂
Asal ada mslh duit ujung2nya penyalah gunaan wewenang alias korupsi dg aneka modus.
Lpd seluruh Bali harus segera di audit sebelum ada korban yg lebih banyak lagi
Kalo semua begini sangat berbahaya bagi perekonomian desa, aparat harus tegas dan cepat bertindak untk di proses secara hukum.
Sudah membudaya..dan tidak asing lagi..dr hulu sampai kehilir..inilah yg SDH terjadi di negeri kita..
Mogi rahayu semeton. Niki ilmu yang sangat mahal harganya
Tergantung pengelola dan ketaatan nasabah, di DeSantis sy maju melesat bunga tabungan 0,6 % deposito 0,8 % setiap peminjam ada anggunan. Sexpun tdk makai modal pemerintah pusat setidaknya merugikan masy setempat dan Bali krn pastinya semiannual %nyari disetor ke BPD pusat yg ktrnya di Renon jadi Polisi hrs menywlidiki
Bali Lengkap dgn Spiritualnya dan Juga Korupsi, Kemunafikan dan Dunia Hitamnya. Tinggal dipilih mau menekuni yang mana.
Dimiskinkan saja para koruptor itu
Di bubarkan saja LPD Bali dan menyerahkan kpd Pemda Bali utk mengeluarkan kebijakan baru terkait perkreditan rakyat...
Pelaku kejahatan bukan Koruptor TAPI PENCURI.
Sama spt di desa saya LPD bangkrut gara dananya dipake utk main Judi sama ketua LPD ,,, anehnya sampe skr tidak ada kejelasanya
Bisa dijerat korupsi krn LPD adalah milik Desa adat yg tlh diatur dlm Perda yangmana sumber dana LPD diberikan oleh provinsi dan jg setiap th diberikan bantuan dana utk Desa adat sa.a seperti ADD desa dinas
Kerugian masyarakat adalah kerugian negara
Indonesia gitu lhoh, rakyat selalu jadi korban
? Makanya simpen uangnya di bank resmi yg dijamin oleh OJK.
Orang semua tahu LPD banyak korupsi berjamaah di mana2 tolong di audit yg baik banyak di pakai tajen ke caffe saya miris sekali yg pinjam orang luar dg dalih ber macam2 sedangkan kami orang desat sulit pinjam mereka lebih suka yg pinjam orang luar
Ikut nonton banyak jejadian LPD kolap sampai sampai kepala /pengurusnya jantungan hingga struke hingga Amor , karena diminta diadit oleh anggota LPD ( di LPD Desa Rendang)
Mohon bagi lembaga yang berwenang untuk menyelidiki semua lpd yang ada di Buleleng di audit reelnya uang yg ada di lpd sesuai apa nggak dg apa yg ada di atas kertas
Sampai pengurus tak tersentuh dan mandeg itu waspadai
Pungsi pengawas tidak maksimal🙏
Sudah banyak yg sakit. D sini d kampung saya KSP d Banjar sudah saru gremeng tabungan nasabah ratusan juta tdak ada pertanggung jawaban. Katornya pun dah tutup.
Risiko eksternal , atau risiko bisnis, di bayar dg dana cadangan risiko.
Resiko Lo sendiri, teori bro
Dengan adanya banyak kasus yg. menimpa LPD, sebaiknya seluruh LPD diaudit investigasi untuk memastikan ada- tidaknya kecurangan2...
Tangkap..
Kebanyakan LPD dibali yg tutup krn pengurusx yg main2, ada yg sistem keluarga artix yg dekat gampang minjem dan anggunanx lbh kecil dari pinjeman. Seharusx ada pengawasa dari setiap banjar yg ada didesa tsb yg tahu tentang perbankan biar waktu tutup buku biar ada berapa kas dan keuntungan yg dilihatkan kepengawas.
Betul, syn pernah melihat kasus itu, dan yg meminjam orangnya tidak suka bayar hutang, jadi mandeg, harusny itu tanggung jawab pengurus LPD yg terkait dalam menyeteujui anggunan yg lebih kecil nominalnya dari pinjaman
Di mana " Lpd sangat bobrok sekali itu di lakukan olh oknum ketua LPD oknum si peminjam bekerjasama dgn bendesa adat setempat , bahkan lbh parah lagi di desa sy bendrsanya korupsi ampir 1M katanya sih sy dengar tinggal sisanya lagi 600 jt tapi kok adem ayem , yg anehnya warga pada diam semua tdk ada yg kritis menanyakn masalah dana desa yg di korupsi olh bendesa yg mata keranjang yg doyan prempuan , rupanya uang asil korupsi sdh di bagi " Sm antek " nya , sungguh memalukn , sy tdk nyangka kelakuan bendesa adat yg bejat krn setiap mereka memberi semacam wejangan spt orang nya jujur , penampilan nesis , sok suci , klau sy nyapa mrka tdk di gubris brgaya pejabat bupati , skrng mereka sdh di keluarkn jadi bendesa , tapi mereka tdk kena sangsi apa itu yg anehnya , dari segi hukum juga mereka tdk tersentuh hukum ada apa dgn mreka
LPD lan pipis e dum😅😅😅
Kud kanguang untungne dum
Telusuri LPD yg lain selain anturan indi kasi korup dan dana yg di salah gunakan oleh pejabat nya sendiri masih banyak terjadi.
Telusuri aset/kekayaanya apakah diperoleh/dibangun saat sebelum /sesudah menjadi ketua lpd? Apabila asetx diperoleh sesudah menjabat maka patut dicurigai hasil korupsi.untuk itu masrakat perlu mlakukan audit dgn bantuan pihak yg berkompen dibidang audit lalu dilaporkan ,dgn dasar laporan hasil audit tsbut ke pihak berwajib.
Ambruk nya LPD tidak akan bisa diselesaikan dg hukum, maka nya LPD harus punya Perarem yg kuat apa bila ada penyelewengan dana LPD uknum bersangkutan harus dikeluarkan dari desa adat dan semua harta nya di rampag / rampas
Gemana masyarakat percaya naruh uang di lpd , kebanyakan gitu, tdk jelas lpdnya, untungnya tyang sing jadi taruh uang di lpd😀😀😀😅
Pengurus LPD yang korup dan yang menyimpang penjara seumur hidup dan sita kekayaannya 🙏
Usut tuntas, jangan sampai Rakyat yg menyiman uang dirugikan hingga rakyat menjadi anarkis, karna kelakuan segelintir orang adat menjadi rusak dan tercemar.... Tolong tunjukan ajek masyarakat bali lewat LPD bisa nasib nya lebih baik dari sebelumnya bukan malah sebaliknya.
Makanya sy gak pernah mau nyimpan uang di lpd.lbh baik di bank pemerintah.aman danjelas
Penyebab utama kolapnya lembaga keuangan sebagian besar karena ulah orang dalam yang menyimpang dari ketentuan dan aturan lembaga keuangan
Tidak merugikan negara. Tapi merugikan warga negara
Usut tuntas pak KPK sampai ke akarnya.
TUTUP SEMUA LPD KARENA TERLALU BANYAK BERMASALAH DAN SULIT DI BAWA KE RANAH HUKUM KARENA TIDAK BER IZIN OJK, LPD HANYA HUKUM ADAT.. MAKA TUTUP SAJA..SEMOGA SEMUA SETUJU..
Banyaknya lpd yang bangkrut kemungkinan disebabkan karena pengawasan terhadap lpd sangat kurang,pengurus lpd yg tidak profesional,masyarakat tidak mau tahu/tidak merasa memiliki lpd,mudah-mudahan semua lpd di Bali bisa diaudit oleh lembaga yg berwenang sehingga kita tahu apakah lpd itu sehat atau tidak,
Semiga di desaku tidak ada korupsi....sekrg LPD kmi mkin maju ..pdahl ketua y udah pensiun tapi masyarakt ttp pingin pak kd jadi ketua...jadi ttp pak kd sampe 5 thn kedepny...belum tau juga nanti selnjuty jika ketua di ganti🙏🙏🙏
Lhoooooooo lhooooooo lhhhoooooooo lhooooooooo lhooooooooo lhooooooooo terus piye ikih??!!!
Ini hampir terjadi di seluruh desa
Di daerah saya sudah sering LPD atau KOPRASI seperti itu, entah dana yang dipinjamkan ke orang terdekat tanpa jaminan tidak 1 atau 2 juta ada yang sampai ratusan, atau di depositokan ke tempat lain iming-iming bunga besar tapi akhirnya uang di bawa kabur atau ditipu, akhirnya semua collapsed karena selama pandemi tidak ada aliran dana, yang sebenarnya cuma gali tutup lobang data tidak sesuai dengan apa yang ada.
ASTUNGKARA LPD Desa kami aman..
Saya sarankan kepada masyarakat bali kl pingin buat tabungan lebih baik kebank negara,jangan tergiur bunga lebih,
Banyak LPD yg sakit karena salah urus dan korupsi. LPD mambal salah satunya.
Ayo selidi dan tangkap kli tetbukti ketuanya bendesanya.juga dipriksa disemua lpd dibali.biar ada rasa tanggung jawab dan biar gak enak trus.tling jyga priksa semuanya.
Jika sy simak hanya keluh kesah kreditur,,,skrg cari BENANG MERAHNYA lembaga dimaksud,skrg asset diamankan dulu oleh pihak berwajib,,,lanjut proses hukum,lanjut siapa yg paling bertanggung jawab atas usaha ini,semoga rahayu
Petatang peteteng sok suci bersih tanpa dosa , ini baru sebagian kecil yang ketauan , hebat lanjutkan bersihkan dari pirus yg mengatasnamakan adat 👍
Kita sbg masyarakat serba salah,nabung dilpd sendiri dikorosikan TDK nabung di bilang TDK percaya dgn lpd sendiri😇😇
Pembinaan dan pengawasan tidak serius dari aparat terkait 😊😊😊ngekoh ngomong layanan pemuas diri, karena jabatan kepala LPD terlalu lama ngih. Lapor : LPD perlu di kaji ulang sesuai harapan untuk desa. ............................!!!
Lpd meliling jg pegawai korupsi ..ketua nya byak pakai uang
Harus ada otoritas jasa keuangan dan lembaga penjamin simpanan baru aman
Hati2menaruhuang.dilpd.manapun.l.p.d.dibali.akan.tutup.
Tergantung.niat pengelola LPD saja,,dan harus mengikuti aturan yg telah disepakati bersama,di desa saya ndak ada masalah,dikelola dgn transparan,diawasi oleh masyarakat desa
Hmmm..korupsi.kok merambah kemana² ya...kadang jadi mikir apa masih ada lembaga yg ga terlibat korupsi...?
Kerugian warga desa adat pak de, jangan bersilat lidah
Inilah yg tdk diantisipasi oleh yg membentuk LPD di seluruh desa adat se bali,.. Tujuan nya memang bagus, tapi di sertai dgn sistem pengamanan keuangan yg memadai dan profesional berbasis IT, SDM petugas tdk disiapkan, rekrutmen petugas ngaur penuh KKN, Saya tdk heran LPD di bali banyak masalah. Wajai orang bali, sadar lah.
Proses hukum saja biar terang semua....itu saja kok repot
Berlindung dibalik adat, Ngemplang masyarakat. Kebiasaan😁.
Pengurus desa adat betul ngayah takut hukum karma phala, bukan material saja lebih baik jadi pns, ini untuk oknum yang banyak
Korupsi dan koruptor banyak sekali pangkas satu tumbuh seribu
Tolong dong pemerintah cek k bawah entah koprasi ataupun LpD . Kasian masyarakat kecil punya tabungan ga bisa d tarik.
Jerat saja dgn UU Tipikor..jg massuk TPPU jg
Belller nyoman artha,,,