Jargon Kaka dan Adik dalam Rekruitmen Politik di Tanah Papua

Betul skli apa yg dikatakan oleh Bapak John,krn money politik orang2 yg tdk berkualitas bs jg duduk dlm Lembaga yg kita berharap bs mewakili suara hati nurani rakyat !

Kaka besar luar biasa ❤❤🎉🎉🎉 sukses terus

Hormat diberi bung seniorku org hebat 🎉💯🤝🤝

Luar biasa kk

Hormat orang Hebat 🙏

Menarik dan Luar Biasa kkku.

Luar biasa

Mantap kk

Mantap KK hormat salam dri grime

Luar biasa abang Tuhan Yesus sertaimu

Setuju

Terbaik sa PU KK dewan 🙏🙏😇

Salut Nai Jhon, sepakat harus ada judicial revieuw serta PKPU Khusus Pemilu di Tanah Papua. #kakak tetap kakak, adik tetap adik. Sukses, Gb.❤

kakak jhon, terima kasih banyak pandangannya!! dan terima kasih juga yang akan mengajuakan "yudisial review" ade, mau masukan 1 hal yaitu, mengenai UU Otsus papua pasal 6 dan 6a ayat 2. pasal tersebut menurut saya harus diajukan yudial review lagi. kak, karena secara matematiks ayat tersebut tidak masuk akal . demikian , sekali lagi terima kasih banyak!! " Pasal 6 (1) DPRP terdiri atas anggota yang: a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua. (2) Anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 1/4(satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a (3) Anggota DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRP yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRP yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (21, dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 6A (1) DPRK terdiri atas anggota yang: a. dipilih dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. diangkat dari unsur Orang Asli Papua. (2) Anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah sebanyak 1/4 (satu per empat) kali dari jumlah anggota DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Anggota DPRK sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun dan berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRK yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (4) Kedudukan, susunan, tugas, wewenang, hak dan tanggung jawab, keanggotaan, pimpinan, dan alat kelengkapan DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Kedudukan keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai anggota DPRK yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah." sumber.peraturan.bpk.go.id

Perlu di kaji ulang dan Harapan kita semua peraturan PKPU tentang Kursi Dewan bagi OAP wajib di ubah dan memberikan ruang sebesar besarnya kepada OAP

Mantap BPK 💛, harapan kami BPK terus menyuarakan filosofi Ade dan Kaka dalam konten-konten menarik berikutnya. 🙏

Benar pasar suara😂

Bagus jika ada regulasi yg mengatur org Asli Papua.

Mantap, kak orang hebat.

Sungguh miris di tanah ini Kursi Politik di DPR dikuasai oleh Non OAP 😢

Sangat terhormat kakak anda ❤

❤❤❤❤

Biar kita bic tentang mani politik sampei dunia kiamat tetap ada trus karena sda dibiasakan oleh yg punya kepentingan

Terbaik kakanda 💪🏾 Terus bersuara untuk hak hak dasar OAP

Amanai Wauwa

👍🌟⭐✨💪🏻

Amademen uu otsus hak politik org papua itu kuncinya.

Wauwa hebat

Benar

Paling enak dan paling enek adalah politik transaksional...😂😂😂

Bukan hal baru direpublik ini..

Punya uang berapa banyak bayar Jakarta

Habis adik dong terlalu rakus dan ambisi jadi, ini sdh waktunya untuk sadar bahwa orang non oap tdk berhak berbicar tentang kebijikan untk oap, hanya orang papua sendiri yg berhak mengatur dirinya sendiri,